MUI: “Bubarkan Densus 88!”...

Sejumlah ormas Islam menuntut pembubaran Densus 88 kepada Kapolri Jendral Timur Pradopo. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengusulkan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap reposisi dan reformasi lembaga Densus. MUI sepakat lembaga Densus 88 dievaluasi, bila perlu dibubarkan. “Diganti dengan sebuah lembaga dan pendekatan baru yang bersama-sama memberantas terorisme karena merupakan musuh bersama,” ujar Din di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 28 Februari 2013. Mengenai tercantumnya pembentukan lembaga Densus 88 di dalam undang-undang, ia menilai bila perlu UU tersebut perlu diamandemen. “Itu juga bagus. Kita lihatlah, kita serahkan ke kawan-kawan di DPR,” kata dia. Din mengatakan, yang paling menjadi fokus MUI yakni adanya pemberantasan terorisme yang dikaitkan dengan agama. Menurutnya, ada stigmatisasi terhadap Islam. “Ketika terjadi stigmatisasi Islam, bangunan dakwah yang kami bangun roboh. Ini kerugian besar bagi umat Islam yang tak bisa kami bayar,” tuturnya. Soal bagaimana cara mereformasi Densus, Din mengatakan bahwa hal itu terserah Polri dan pemerintah. “Karena ini sudah terlanjur ada stigma pelanggaran berat,” kata Ketua PP Muhamadiyah ini. Dengan adanya reformasi di tubuh Densus, kata Ketua MUI, Amidhan, diharapkan stigmatisasi terorisme yang identik dengan umat Islam bisa dihilangkan. “Menghilangkan stigmatisasi. Ini umat islam selalu tertuduh. Ini luar biasa. Jadi umat Islam seluruhnya justru menentang,” katanya Amidhan menegaskan, pihaknya akan mengikuti dan memantau proses hukum terkait video kekerasan Densus 88 terhadap orang yang disangka teroris. “Kami melihat dan nanti mengikuti bagaimana Kapolri menindaknya,” katanya....

Enam Bacawali Kota Malang...

MALANG – Pendaftaran bakal calon walikota (Bacawali) dan bakal calon wakil walikota (Bacawawali) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, resmi ditutup, Minggu (24/2/2013) pukul 24.00 WIB. Sejak pendaftaran di KPU dibuka pada Senin (18/2/2013) lalu, ada enam pasangan yang sudah mendaftar. Menariknya, ada dua pasangan Bacawali/Bacawawali dari jalur perseorangan (non Parpol). “Total ada enam pasangan yang sudah mendaftar ke KPU. Hari ini kita akan cek kelengkapan berkas pendaftaran,” tegas Hendry ST MT, Ketua KPU Kota Malang kepada Surya Online, Senin (25/2/2013). Dijadwalkan, enam pasangan Bacawali dan Bacawawali ini akan menjalani tes kesehatan, Selasa (26/2/2013). Tes medis dengan digelar di Rumah Sakir Saiful Anwar (RSSA) dengan melibatkan 10 dokter spesialis. Berikut dia daftar lengkap enam pasangan Bacawali/Bacawawali yang sudah mendaftar ke KPU (nomor urut sesuai waktu pendaftaran) : 1.Dwi Cahyono-Nur Uddin (pasangan perseorangan) 2.Ahmad Mujais-Yunar Mulya (pasangan perseorangan) 3.M.Anton-Sutiaji (Diusung PKB-Partai Gerindra) 4.Heri Pudji Utami-Sofyan Edi Jarwoko (Diusung PAN-Partai Golkar dan partai non parlemen) 5.Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo (Diusung PDI Perjuangan-PDS-PNBK-PSI-PNI-Barnas) 6.Agus Dono Wibawanto-Anton HS (Diusung Partai Demokrat-PKS-Partai Hanura-PKPB)...

Dianggap “Tanpa Kemampuan” Pemerintah Ingin Hapus Dinasti Politik...

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri bermaksud membatasi hak politik calon kepala daerah yang berasal dari satu garis keturunan atau sedarah. Pembatasan itu akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Pemerintah menjamin pembatasan tak akan melanggar hak politik seseorang. “Nantinya, anak, istri, suami, atau saudara kandung kepala daerah tidak boleh maju dalam pilkada. Paling tidak ditunda dalam satu periode pemilihan,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, dalam rapat Panitia Kerja RUU Pemilihan Kepala Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 21 Februari 2013. Fenomena dinasti politik terjadi di berbagai daerah. Kasus terbanyak terjadi di Banten. Ratu Atut, Gubernur Banten, memiliki sanak saudara yang berstatus sebagai kepala daerah di provinsi itu. Fenomena itu bakal dibatasi melalui revisi Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. “Kami ingin membangun politik yang sehat.” Kementerian Dalam Negeri mencatat 30 kasus yang disebut sebagai dinasti politik. Dari jumlah itu, 13 persennya berdasarkan hubungan kakak-adik, suami-istri 1,5 persen, dan ayah-anak 1,1 persen. Djohermansyah menilai dinasti politik membatasi hak politik orang lain. “Kalau demokrasi yang fair silakan, tapi kadang calon turunan ini hanya membonceng popularitas tanpa kemampuan yang mumpuni,” kata Djohermansyah. Kementerian merilis beberapa daerah yang diperintah dinasti politik. Selain di Banten, contohnya ada di Bangkalan, Jawa Timur. Muhammad Makmun Ibnu Fuad, 27 tahun, terpilih menjadi bupati menggantikan ayahnya, Fuad Amin, yang sudah berkuasa dua periode. Wakil Ketua Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah Ganjar Pranowo tak sependapat dengan pembatasan itu. Menurut dia, kasus yang tercatat masih terbilang kecil, hanya 5,1 persen. “Harus ada penelitian yang konkret sebelum kita memutuskan,” kata politikus PDI Perjuangan ini.  ...

M.501 Digandeng IBu Peni S. Untuk Menjadi N-2...

Ir Sofyan Edi Jarwoko. Lahir di Malang, 24 Juli 1967.  Adalah salah satu anggota terbaik UBKM Malang. Dengan Call Sign Medan 501. Bunda HP Gandeng Medan 501 di Pilkada Malang Malang,  Istri Wali Kota Malang Peni Suparto, Heri Pudji Utami, mendadak berganti pasangan dalam pencalonan wali kota yang bakal bertarung pada pemilihan kepala daerah yang digelar Mei mendatang. Kedatangan Heri Pudji Utami yang diantar Peni Suparto ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Kamis (21/2), untuk mendaftar sebagai calon wali kota cukup mengejutkan banyak pihak. Sebab, pasangan calon wakil wali kota yang digandeng bukan Arif Darmawan dari Partai Demokrat yang selama ini sudah menjalin komitmen, namun justru Sofyan Edy Djarwoko yang selama ini diusung Partai Golkar sebagai calon wali kota. Apalagi, keputusan perubahan pasangan tersebut pada detik-detik akhir menjelang pendaftaran sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke KPU atau sekitar pukul 12.00 WIB. Dewan Pertimbangan DPD partai Golkar Jatim, Soenarjo, yang ikut mengantar pasangan Heri Pudji Utami-Sofyan Edy Djarwoko mendaftarkan diri ke KPU mengatakan dalam politik semua bisa berubah, termasuk keputusan mendadak Partai Golkar yang mendukung Heri Pudji Utami sebagai wali kota. “Dalam politik semua bisa berubah, keputusan ini memang baru diputuskan siang ini dan langusng mendaftar ke KPU,” katanya. Menyinggung kesediaan Golkar menjadi calon wakil wali kota, bukannya calon wali kota, Soenarjo mengatakan bahwa pihaknya harus berpikir realistis dan sosok Heri Pudji dinilai layak memimpin Kota Malang didampingi Golkar dan sejumlah partai lainnya. “Kita harus berpikir realistis, tidak perlu harus jadi wali kota tetapi akhirnya justru kalah. Saya kira keputusan ini bagus, dan kita memang harus memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat,” tandasnya. Selain Partai Golkar, pasangan Heri Pudji Utami-Sofyan Edy Djarwoko juga didukung oleh PAN yang sebelumnya juga berkoalisi dengan Partai Demokrat serta sejumlah parpol nonparlemen. Usai menyerahkan berkas-berkas pendaftaran, Heri Pudji...

Sepatu Bally Pak Presiden…...

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampil serba hitam ketika melayat mendiang Jenderal Purnawirawan Feisal Tanjung di rumah duka, Taman Patra XI Nomor 4 Kuningan, Jakarta Selatan. Bersama istrinya yang juga tampil serba hitam, Ani Yudhoyono, SBY menyatakan merasa kehilangan Feisal. “Hari ini kita kehilangan putra terbaik bangsa. Sejak awal beliau sangat gigih memoderniasikan tentara,” kata SBY, di Jakarta Selatan, Senin (18/2/2013). SBY dan Ani Yudhoyono tiba di rumah duka pukul 10.41 WIB. Di rumah duka, SBY disambut politikus senior Akbar Tanjung, mewakili pihak keluarga Feisal Tanjung. Di rumah duka, SBY tampil mendekati sempurna. Mengenakan peci hitam, kemeja yang dipadu celana bahan hitam, SBY berjalan tegap di atas sepatu pantofel dari kulit yang terkesan mewah. Di depan pintu utama rumah duka, SBY mencopot sepatunya. Demikian juga istrinya, Ani. Segera, seorang pengawal presiden langsung menyambar sepatu yang teronggok di lantai bawah itu begitu sang tuan masuk ke dalam rumah. Selama SBY di dalam rumah, pengawal itu berdiri tegak menenteng sepatu yang terlihat mewah tersebut. Saat Okezone mengamati dari dekat tulisan di lempengan logam kecil yang ada di bagian atas sepatu, terlihat merk Bally dalam huruf kapital. Ada 15 menit SBY melayat mendiang Feisal Tanjung. Sebelum meninggalkan rumah Feisal, dia sempat mengaku pernah 10 tahun bersama pria yang dikenalnya punya peran besar dalam memodernkan tentara Indonesia tersebut. “Dan, banyak yang almarhum telah berikan kepada bangsa, negara dan tentara,” ungkap Yudhoyono. Namun, bukan pidato SBY yang mengesankan Okezone. Alih-alih menyimak penuh pidato tersebut, Okezone justru berselancar di dunia maya untuk mengetahui berapa harga sepatu yang sedang dikenakan Presiden tersebut. Dari penelusuran Okezone, berbagai sepatu Bally pria di situs resminya, dibanderol antara USD400-USD700 per pasang. Sepatu Bally merupakan produk Carl Franz dari Swiss. Di hadapan kamera media, SBY kerap menyerukan penggunaan produk dalam negeri. Bahkan saat membuka Inacraft...