Info: Nomor Darurat POLRI Berubah Dari 112 Menjadi 110...

JAKARTA – Nomor panggilan darurat (emergency call) 110 milik Polri kini aktif kembali. Sebelumnya Polri punya nomor darurat 112 namun kini dinonaktifkan. Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna mengatakan, emergency call 112 nonaktif karena sistemnya belum tersentral. “Itu karena sistem, maka itu kita akan satukan. Dulu (112) tidak tersentral jadi sulit. Sekarang kita jadikan satu,” kata Nanan, dalam peluncuran Emergency 110 di auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013). Wakapolri menjelaskan, nomor emergency 110 sistemnya sudah tersentral dengan menggunakan operator. Dari operator ini nantinya akan diteruskan ke Polres atau Polsek terdekat dengan lokasi yang ditunjuk masyarakat. “Masyarakat gratis dan ini bisa jadi emergency call. Kita punya satu operator Polri di Telkom dan akan disalurkan ke polres-polres, sesuai telepon dari mana, langsung disalurankan ke situ,” ujarnya. Dia menjelaskan, emergency call 110 ini lebih maksimal. Dengan bekerja sama dengan Telkom. Nantinya seluruh masyarakat bisa melaporkan keluhannya ke kepolisian dengan hanya menggunakan telefon. Ada 100 operator yang disiagakan untuk menerima keluhan masyarakat. Telefon ke nomor 110 tidak dipungut biaya alias gratis. Soal pengadaan emergency call ini dan pemeliharaannya, Nanan mengatakan, hal ini ditanggung oleh negara, Polri dan Telkom. “Sekali lagi sebagai pelayan negara, Polri dan Telkom yang melayani masyarakat, yang murah dan mudah,” jelasnya. Dia juga memastikan, laporan yang masuk ini akan ditindaklanjuti dengan cepat. Katanya, laporan yang diterima oleh operator dalam hitungan detik akan disampaikan ke Polres atau Polsek terdekat. Polri juga meminta agar masukan atau keluhan terhadap kinerja dari para anggotanya dalam menangani masalah ini disampaikan oleh Masyarakat, termasuk soal kelalaian dalam menindaklanjuti emergency call ini. “Kalau Kapolda, Kapolres dan Kapolres tidak melayani maka kita akan ganti dan kita butuh masukan tolong awasi, koreksi dan tegur,” jelasnya. Dia berharap, laporan yang diterima operator agar bisa cepat ditindaklanjuti. “Kita coba, maunya secepat mungkin,”...

Demit Dan Setan (bukan Agus) Juga Punya Hak Pilih...

Bawaslu Grobongan Temukan Nama-Nama Hantu di Daftar Pemilih Grobongan: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu), Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Senin (28/1), menemukan sejumlah nama hantu sebagai calon pemilih pada pemilihan gubernur Jateng. Nama-nama hantu, seperti setan, pocong, dan vampir tertulis jelas dalam surat tersebut. Nama-nama itu masuk dalam daftar pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) sembilan, Desa Mayahan, Tawangharjo. Bawaslu bersama panwaslu menilai itu merupakan faktor kesengajaan. Kedua lembaga ini akan memanggil bupati dan KPUD Grobongan untuk menelusuri kejanggalan tersebut. Bawaslu akan menindak tegas oknum yang sengaja melakukannya. Source...

Survei LSI: Publik Tak Yakin Terhadap Roy Sukro...

Jakarta – Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengupas tuntas penurunan kepuasan publik terhadap kabinet SBY. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengangkatan Roy Suryo menjadi Menpora. Menurut peneliti LSI, Ardian Sofa, salah satu faktor yang membuat masyarakat tak puas dengan SBY adalah pemilihan menteri yang tidak sesuai kompetensi. “45,41 persen publik menilai penetapan Roy Suryo sebagai Menpora adalah keputusan yang tepat, sementara 52,67 persen menilai keputusan tersebut tidak tepat dan 6,85 persen menyatakan tak tahu,” kata Ardian, menyampaikan poin kesimpulan survei LSI di Kantor Lingkaran Survei Indonesia di Jl Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (29/1/2013). Survei dilakukan pada 22-25 Januari 2013, dengan motede multistage random sampling dengan 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Wawancara menggunakan metode handset dengan margin error 2,9 persen. “Publik juga tak yakin Roy Suryo mampu membenahi Kemenpora. Sebanyak 37,58 persen publik yakin, 50,65 persen tak yakin, dan 11,76 persen responden menyatakan tidak tahu,” katanya. Presiden SBY dipandang mengedepankan kepentingan politik dalam pengangkatan Roy menjadi Menpora menggantikan Andi Mallarangeng. “41,06 responden menilai hal ini didasari kepentingan politik, berdasar kompentensi (32,45 persen), kedekatan dengan SBY (14,8 persen), karena tekanan pihak lain (6,38 persen), dan faktor lain (2,65 persen),” katanya. Source...

FKPPI Bukan Sayap Politik Partai...

Malang,  Tak benar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) adalah afiliasi dari salah satu partai politik tertentu. Hal ini disampaikan oleh Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPI (GM FKPPI), Hans Silalahi dalam Rakerda GM FKPPI Jatim Kamis (24/1) di Hotel Kartika Graha Malang. Hans mengatakan kader FKKPI harus independen. “FKPPI harus independen, kita bukan organisasi sayap partai,” katanya, Kamis (24/1) di Malang. Selain itu, karena FKPPI adalah organisasi yang  besar, maka kemungkinan perpecahan selalu ada. “Kita harus paham bahwa jika organisasi itu besar pasti ada perpecahan dan itu dari dalam, ” tegasnya. Hal yang sama juga dijelaskan Agus Surjanto Ketua PD XIII GM FKPPI yang menegaskan bahwa organisasi ini tidak boleh terpecah karena kepentingan politik. “GM FKPPI tidak menghalang-halangi kadernya untuk berkiprah di politik, posisi politik kita tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana,” jelasnya. Acara Rakerda GM FKPPI ini juga dihadiri beberapa tokoh seperti Gubernur Jawa Timur, Walikota Malang, dan juga Bupati Malang, serta terlihat ada beberapa tokoh dari partai politik yang ada di...

GM FKPPI Bentuk Satgas Bencana...

MALANG – Kondisi Jawa Timur sebagai provinsi rawan bencana direspons  Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesi (GM FKPPI). GM FKPPI siap membentuk satuan tugas (Satgas) tanggap bencana guna membantu masyarakat. Ketua GM FKPPI Jawa Timur Agoes Soerjanto mengatakan, meski belum terbentuk, tetapi secara riil anggotanya sudah terjun membantu korban bencana. Contohnya saat kebakaran melanda di kaki Gunung Bromo. “Sebenarnya kita sudah bergerak. Nah, jika nanti sudah terbentuk, Satgas ini akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana di masing-masing kota,” jelas Agoes di sela Rakerda GM FKPPI di Hotel Kartika Graha, Kamis (24/1/2013). Selain di Jatim, Agoes menyebut, GM FKPPI juga peduli bencana banjir di Jakarta baru-baru ini. “Setelah kita koordinasi, di sini terkumpul Rp 20 juta. Ini bukan soal nilainya, tetapi kepedulian kita. Untuk kepentingan masyarakat, kita akan langsung gerak,” sambung pria berkumis ini. Rakerda GM FKPPI Jatim kemarin dihadiri sejumlah tokoh. Mulai Gubernur Jatim Soekarwo, Wagub Saifullah Yusuf, Walikota Malang Peni Suparto, dan Walikota Batu Eddy Rumpoko. Hadir pula petinggi partai politik di Jatim juga hadir, di antaranya, Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji dan Ketua DPD Partai Golkar Jatim Martono.  ...