Epic! Korupsi Gotong Royong ala Pamekasan...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut kasus dugaan suap terkait penanganan kasus korupsi dana desa yang melibatkan perangkat pemerintah di Pamekasan, Jawa Timur, membuat pemerintah “angkat tangan”. Ia menyebut kasus ini sangat parah karena melibatkan Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Inspektorat dan Kepala Bagian Administrasi, hingga Kepala Desa. Para pejabat daerah ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami sudah angkat tangan lah. Memang ini kasus Pamekasan sudah parah. Parah karena melibatkan Bupati, Kejaksaan, Irjennya, dan kepala desanya,” ujar Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (10/8/2017). Padahal, kata dia, berbagai upaya penguatan aparat pengawas dana desa sudah dilakukan pemerintah. Demikian pula langkah antisipasi dan pencegahan penyelewengan dana desa. “Sebenarnya tupoksi Kemendagri dan Kementerian Desa sudah sesuai dengan alur yang ada. Semua proses sudah berjalan. KPK sudah terlibat sejak dari awal. Irjen dan BPKP juga sudah sesuai dengan arahan Presiden,” kata Tjahjo. Dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah, menurut Tjahjo, kesalahan bukan pada aturana atau sistem. Akan tetapi, pada mental oknum. “Kalau masih terjadi ya kembali ke mental-mental oknumnya. Penguatan aparatur desa juga sudah cukup masif,” kata politisi PDI-P Perjuangan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, aturan yang dibuat pemerintah sudah baik. Namun, ia mengakui, masih perlu dilakukan perbaikan. “Pengawasan sudah berlapis-lapis. Dari pusat ke daerah kabupaten/kota. Jadi sudah berlapis-lapis. Tapi kami terbuka melihat aturannya disederhanakan tapi lebih efektif. Sesuai arahan Presiden aturannya disederhanakan,” kata Eko.  ...

Gempa di Indonesia dalam fase terbangun...

Peneliti dan pakar geologi dari Brigham Young University Profesor Ron Harris mengatakan kondisi siklus gempa di Indonesia saat ini dalam fase “terbangun dari tidur”. Harris dalam diskusi terkait mitigasi bencana gempa bumi di Badan Metorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jakarta, Jumat 4 Agustus 2017, mengatakan saat ini siklus gempa di Indonesia berpotensi memunculkan banyak gempa, atau fase “bangun”, setelah sebelumnya sedikit sekali terjadi gempa atau fase “tidur”. Harris menjabarkan pola gempa yang terjadi berdasarkan catatan sejarah mulai dari fase tidur sejak 1900, kemudian fase bangun pada 1920, dan tertidur lagi pada 1940, terbangun pada 1960, tertidur kembali pada 1980, dan mulai dalam fase bangun kembali pada tahun 2000. Harris yang telah melakukan banyak penelitian tentang tsunami di Indonesia tersebut menerangkan bahwa fase “bangun” gempa bumi di Indonesia saat ini diawali dengan gempa bumi berkekuatan 9,2 skala richter yang menyebabkan tsunami di Aceh pada 2004. Berdasarkan catatan sejarah gempa bumi dan tsunami di Indonesia, Harris mengatakan tidak ada gempa bumi besar setelah 111 tahun terjadinya letusan Gunung Krakatau pada 1883. Yang kemudian terjadi gempa bumi dan tsunami pada 1994 di Banyuwangi. “Tidak ada gempa bumi besar yang terjadi selama 111 tahun setelah Krakatau. Orang Indonesia hidup dalam masa tanpa aktivitas gempa bumi dan tsunami,” kata dia. Namun saat ini, setelah dimulainya fase “terbangun” yang diawali dengan gempa Aceh pada 2004, Harris menjabarkan mulai bermunculan gempa-gempa berkekuatan besar. Gempa-gempa tersebut ialah gempa di Pulau Nias pada 2005, gempa Yogyakarta pada 2006, dan gempa yang disertai tsunami di Pangandaran Jawa Barat 2006, kemudian dilanjutkan gempa di Sumatera Barat pada 2007, siklus letusan 100 tahun Gunung Merapi di Yogyakarta pada 2010, dan gempa berkekuatan 8,6 skala richter di Aceh pada 2012. Berdasarkan pola “tidur-bangun” gempa bumi di Indonesia, Harris memprediksikan masih akan ada gempa-gempa besar pada masa gempa...

Ilusi Negara Islam Jul19

Ilusi Negara Islam

Gerakan garis keras transnasional di Indonesia terdiri dari kelompok-kelompok di dalam dan di luar institusi pemerintahan/parlemen yang saling mendukung untuk mencapai agenda bersama mereka. Bahaya paling jelas adalah identifikasi Islam dengan ideologi Wahabi/Ikhwanul Muslimin yang sangat ampuh membodohi umat Islam. Mereka menyusup ke bidang-bidang kehidupan bangsa Indonesia, terutama ormas-ormas Islam moderat, institusi pendidikan dan pemerintahan; dan dengan dalih membela dan memperjuangkan Islam, melakukan cultural genocide untuk menguasai Indonesia. Formalisasi agama (baca: Islam) yang mereka lakukan hanya dalih untuk merebut kekuasaan politik. Merespon gerakan ini, PP. Muhammadiyah menerbitkan SKPP Nomor 149/Kep/I.0/B/2006 untuk menyelamatkan Persyarikatan dari infiltrasi partai politik seperti PKS. Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan fatwa bahwa Khilafah Islamiyah tidak mempunyai rujukan teologis baik di dalam al-Qur’an maupun Hadits. PBNU mengingatkan bahwa ideologi transnasional berpotensi memecah belah bangsa Indonesia dan merusak amaliyah diniyah umat Islam Ketegangan kelompok moderat dengan gerakan garis keras adalah manifestasi perseteruan al-nafs al-muthmainnah dengan hawa nafsu. Pengetahuan yang terbatas membuat hawa nafsu tidak mampu membedakan antara washîlah (jalan) dari ghâyah (tujuan), dalam memahami Islam pun kerap mempersetankan ayat-ayat lain yang tidak sejalan dengan ideologinya. Hal ini juga mencerminkan hilangnya daya nalar dalam beragama. Buku hasil penelitian selama lebih dari dua tahun ini mengungkap asal usul, ideologi, dan agenda gerakan garis keras transnasional yang beroperasi di Indonesia, serta rekomendasi membangun gerakan untuk menghadapi dan mengatasinya secara damai dan bertanggung jawab. Link Direct Download:...

Soekarno Jul18

Soekarno

Lahir dengan nama Kusno, dan karena sering sakit diganti oleh ayahnya dengan nama Soekarno. Besar harapan anak kurus itu menjelma menjadi ksatria layaknya tokoh pewayangan – Adipati Karno. Harapan bapaknya terpenuhi, umur 24 tahun Sukarno berhasil mengguncang podium, berteriak: Kita Harus Merdeka Sekarang!!! Akibatnya, dia harus dipenjara. Dituduh menghasut dan memberontak. Tapi keberanian Sukarno tidak pernah padam. Pledoinya yang sangat terkenal, Indonesia Menggugat, mengantarkannya ke pembuangan di Ende, lalu ke Bengkulu. Di Bengkulu, Sukarno istirahat sejenak dari politik. Hatinya tertambat pada gadis muda bernama Fatmawati. Padahal Sukarno masih menjadi suami Inggit Garnasih, perempuan yang lebih tua 12 tahun dan selalu menjadi perisai baginya ketika di penjara maupun dalam pengasingan. Kini, Inggit harus rela melihat sang suami jatuh cinta. Di tengah kemelut rumah tangganya, Jepang datang mengobarkan perang Asia Timur Raya. Berahi politik Soekarno kembali bergelora. Hatta dan Sjahrir, rival politik Sukarno, mengingatkan bahwa Jepang tidak kalah bengisnya dibanding Belanda. Tapi Sukarno punya keyakinan, Jika kita cerdik, kita bisa memanfaatkan Jepang untuk meraih kemerdekaan. Hatta terpengaruh, tapi Sjahrir tidak. Kelompok pemuda progresif pengikut Sjahrir bahkan mencemooh Sukarno-Hatta sebagai kolaborator. Keyakinan Sukarno tak goyah. Sekarang, kemerdekaan Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Di atas kereta kuda, Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto berwejang kepada Sukarno muda: Manusia itu sama misteriusnya dengan alam, tapi jika kau bisa menggenggam hatinya, mereka akan mengikutimu. Kalimat ini selalu dipegang Sukarno sampai dia mewujudkan mimpinya: Indonesia Merdeka! Link Free Download...

Pesan Legiun Veteran

Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan...

Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Perppu ini (Perpu_Nomor_2_Tahun_2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Perppu ini, Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik. Selain itu dalam Perppu ini ditegaskan, bahwa Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyelahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,” bunyi Pasal 60 Perppu...