Demi Selfie. Satwa Kebanggaan Indonesia Hiu Tutul Yang dilindungipun diInjak....

Tiga anggota Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta diperiksa karena berswafoto dengan menginjak bangkai hiu yang terdampar di Pantai Parangkusumo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Foto tiga polisi itu diunggah ke media sosial dan menuai kecaman. Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto mengatakan, jajaran Provos Polda DIY telah memeriksa tiga bintara tersebut. “Provos sedang mendalami jenis hukuman apa yang pantas diberikan. Anggota tersebut juga sudah menyesal karena perilakunya,” kata Yuliyanto dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (28/8). Menurut dia, proses otopsi atau pengambilan sampel darah ikan tersebut serta proses penguburan hiu telah dilaksanakan oleh Polisi Air Polda DIY. Kejadian selfie dengan hiu ini telah memantik protes sejumlah pihak. Lembaga Forum Edukasi Satwa dan Tumbuhan (Forest) menyatakan prihatin atas tindakan itu. “Dalam pandangan kami apa yang dilakukan ketiga orang berpakaian polisi tersebut sangat tidak etis dan menyakiti hati para pecinta satwa,” kata Divisi Advokasi Forest Hanif Kurniawan dalam rilisnya. Menurutnya, hal tersebut juga mencerminkan tidak adanya sikap menghargai apalagi mencintai satwa kebanggaan Indonesia yang dilindungi, seperti hiu tutul. “Lebih parah lagi apabila ketiga orang berpakaian polisi tersebut merupakan anggota resmi Polri,” katanya. Sebelumnya, seekor hiu tutul atau hiu paus (Rhincodon typus) terdampar di Pantai Parangkusumo, Bantul, DIY, pada Senin (27/8). Hiu ini merupakan satwa yang dilindungi secara khusus sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus....

Mengenal SAE

Sutiaji adalah Wakil Walikota Malang yang maju dalam Pilkada tahun ini sebagai calon Walikota Malang. Berbeda dengan Pilkada tahun sebelumnya yang hanya sebagai calon Wakil Walikota. Sutiaji sendiri merupakan pria kelahiran Lamongan. Namun sudah menetap lama di Jl. MT Haryono V/254 Dinoyo, Lowokwaru semenjak beliau kuliah di IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Sekarang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Koalisi SAE Beliau kuliah di Fakultas Tarbiyah (FT) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan bergerak aktif sebagai aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Malang, dan merupakan salah satu pengagas Rayon Fakultas Tarbiyah FT UIN Malang Maulana Malik Ibrahim. Setelah lulus beliau juga aktif di beberapa organisasi selaku Koordinator BKM Lowokwaru, lalu menjadi Sekretaris MWC NU Lowokwaru, kemudian ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris NU Cabang Kota Malang Beliau sempat menjadi Wakil Ketua NU Cabang Kota Malang 2011-2016, dan kemudian menjadi Ketua Fraksi PKB di DPRD Kota Malang. Dimana beliau pernah menjadi Wakil Ketua DPC PKB Kota Malang 2013-2018. Beliau juga pernah menjadi Bendahara Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang dan menjadi Koordinator Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Malang. Jabatan terakhir sebelum ia menjadi Wakil Walikota Malang, ia pernah menjadi Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB. Sementara itu, pendamping Sutiaji dalam helatan Pilkada Kota Malang 2018 yakni Sofyan Edi Jarwoko, beliau merupakan Ketua DPC Partai Golkar Kota Malang. Sofyan bisa dibilang merupakan kader terbaik dari Partai Golkar Kota Malang, rekanan dari Anggota DPR RI, Ridwan Hisjam. Pria alumnus Universitas Merdeka Malang, pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Pria asli Malang dan sejak mahasiswa aktif di organisasi dan komunitas yang berhaluan nasionalis, oleh karenanya mendapat julukan ‘Bung’ sebagai sapaan akrabnya. Di Pilkada Kota Malang 2013 lalu, Sofyan Edi Jarwoko menjadi sebagai Calon Wakil Wali Kota Malang, berpasangan dengan Heri Pudji Utami sebagai Calon...

7.140 Butir Telur Bebek Tak Berdokumen Disita Polisi...

BALI – Petugas Polsek Gilimanuk, Bali, menyita sebanyak 7.140 butir telur di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Telur-telur ini kami amankan karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau sertifikat kesehatan karantina hewan daerah asal. Kapolsek Gilimanuk, Kompol I Nyoman Subawa mengatakan, telur sebanyak 7.140 butir itu dibawa oleh Imam Nawawi (40) asal Banyuwangi, Jawa Timur yang diangkut dengan sepeda motor roda tiga dengan nomor polisi P 3443 WU. “Telur-telur ini kami amankan karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau sertifikat kesehatan karantina hewan daerah asal. Telur ini dari Banyuwangi yang rencananya akan dikirim ke Singaraja, Buleleng,” kata Nyoman pada Sabtu (5/5/2018). Dia menuturkan, yang dilakukan sopir tersebut telah melanggar Undang-Undang No 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. “Bahwa setiap pengiriman hewan, ikan dan mikroorganisme pengganggu tumbuhan bahan asal hewan dan ikan, hasil bahan asal hewan dan ikan antarpulau harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari Kantor Karantina asal. Atas perlanggarannya, maka kami amankan pengendara dan barang bukti di Unit Reskrim Polsek Kawasan Laut Gilimanuk untuk diproses lebih lanjut. Rencananya kami akan limpahkan ke Kantor Karantina Hewan Wilayah kerja...

Epic! Korupsi Gotong Royong ala Pamekasan...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut kasus dugaan suap terkait penanganan kasus korupsi dana desa yang melibatkan perangkat pemerintah di Pamekasan, Jawa Timur, membuat pemerintah “angkat tangan”. Ia menyebut kasus ini sangat parah karena melibatkan Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Inspektorat dan Kepala Bagian Administrasi, hingga Kepala Desa. Para pejabat daerah ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami sudah angkat tangan lah. Memang ini kasus Pamekasan sudah parah. Parah karena melibatkan Bupati, Kejaksaan, Irjennya, dan kepala desanya,” ujar Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (10/8/2017). Padahal, kata dia, berbagai upaya penguatan aparat pengawas dana desa sudah dilakukan pemerintah. Demikian pula langkah antisipasi dan pencegahan penyelewengan dana desa. “Sebenarnya tupoksi Kemendagri dan Kementerian Desa sudah sesuai dengan alur yang ada. Semua proses sudah berjalan. KPK sudah terlibat sejak dari awal. Irjen dan BPKP juga sudah sesuai dengan arahan Presiden,” kata Tjahjo. Dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah, menurut Tjahjo, kesalahan bukan pada aturana atau sistem. Akan tetapi, pada mental oknum. “Kalau masih terjadi ya kembali ke mental-mental oknumnya. Penguatan aparatur desa juga sudah cukup masif,” kata politisi PDI-P Perjuangan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, aturan yang dibuat pemerintah sudah baik. Namun, ia mengakui, masih perlu dilakukan perbaikan. “Pengawasan sudah berlapis-lapis. Dari pusat ke daerah kabupaten/kota. Jadi sudah berlapis-lapis. Tapi kami terbuka melihat aturannya disederhanakan tapi lebih efektif. Sesuai arahan Presiden aturannya disederhanakan,” kata Eko.  ...

Gempa di Indonesia dalam fase terbangun...

Peneliti dan pakar geologi dari Brigham Young University Profesor Ron Harris mengatakan kondisi siklus gempa di Indonesia saat ini dalam fase “terbangun dari tidur”. Harris dalam diskusi terkait mitigasi bencana gempa bumi di Badan Metorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jakarta, Jumat 4 Agustus 2017, mengatakan saat ini siklus gempa di Indonesia berpotensi memunculkan banyak gempa, atau fase “bangun”, setelah sebelumnya sedikit sekali terjadi gempa atau fase “tidur”. Harris menjabarkan pola gempa yang terjadi berdasarkan catatan sejarah mulai dari fase tidur sejak 1900, kemudian fase bangun pada 1920, dan tertidur lagi pada 1940, terbangun pada 1960, tertidur kembali pada 1980, dan mulai dalam fase bangun kembali pada tahun 2000. Harris yang telah melakukan banyak penelitian tentang tsunami di Indonesia tersebut menerangkan bahwa fase “bangun” gempa bumi di Indonesia saat ini diawali dengan gempa bumi berkekuatan 9,2 skala richter yang menyebabkan tsunami di Aceh pada 2004. Berdasarkan catatan sejarah gempa bumi dan tsunami di Indonesia, Harris mengatakan tidak ada gempa bumi besar setelah 111 tahun terjadinya letusan Gunung Krakatau pada 1883. Yang kemudian terjadi gempa bumi dan tsunami pada 1994 di Banyuwangi. “Tidak ada gempa bumi besar yang terjadi selama 111 tahun setelah Krakatau. Orang Indonesia hidup dalam masa tanpa aktivitas gempa bumi dan tsunami,” kata dia. Namun saat ini, setelah dimulainya fase “terbangun” yang diawali dengan gempa Aceh pada 2004, Harris menjabarkan mulai bermunculan gempa-gempa berkekuatan besar. Gempa-gempa tersebut ialah gempa di Pulau Nias pada 2005, gempa Yogyakarta pada 2006, dan gempa yang disertai tsunami di Pangandaran Jawa Barat 2006, kemudian dilanjutkan gempa di Sumatera Barat pada 2007, siklus letusan 100 tahun Gunung Merapi di Yogyakarta pada 2010, dan gempa berkekuatan 8,6 skala richter di Aceh pada 2012. Berdasarkan pola “tidur-bangun” gempa bumi di Indonesia, Harris memprediksikan masih akan ada gempa-gempa besar pada masa gempa...

Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan...

Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Perppu ini (Perpu_Nomor_2_Tahun_2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Perppu ini, Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik. Selain itu dalam Perppu ini ditegaskan, bahwa Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyelahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,” bunyi Pasal 60 Perppu...