Mengenal SAE

Sutiaji adalah Wakil Walikota Malang yang maju dalam Pilkada tahun ini sebagai calon Walikota Malang. Berbeda dengan Pilkada tahun sebelumnya yang hanya sebagai calon Wakil Walikota. Sutiaji sendiri merupakan pria kelahiran Lamongan. Namun sudah menetap lama di Jl. MT Haryono V/254 Dinoyo, Lowokwaru semenjak beliau kuliah di IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Sekarang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Koalisi SAE Beliau kuliah di Fakultas Tarbiyah (FT) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan bergerak aktif sebagai aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Malang, dan merupakan salah satu pengagas Rayon Fakultas Tarbiyah FT UIN Malang Maulana Malik Ibrahim. Setelah lulus beliau juga aktif di beberapa organisasi selaku Koordinator BKM Lowokwaru, lalu menjadi Sekretaris MWC NU Lowokwaru, kemudian ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris NU Cabang Kota Malang Beliau sempat menjadi Wakil Ketua NU Cabang Kota Malang 2011-2016, dan kemudian menjadi Ketua Fraksi PKB di DPRD Kota Malang. Dimana beliau pernah menjadi Wakil Ketua DPC PKB Kota Malang 2013-2018. Beliau juga pernah menjadi Bendahara Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang dan menjadi Koordinator Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Malang. Jabatan terakhir sebelum ia menjadi Wakil Walikota Malang, ia pernah menjadi Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB. Sementara itu, pendamping Sutiaji dalam helatan Pilkada Kota Malang 2018 yakni Sofyan Edi Jarwoko, beliau merupakan Ketua DPC Partai Golkar Kota Malang. Sofyan bisa dibilang merupakan kader terbaik dari Partai Golkar Kota Malang, rekanan dari Anggota DPR RI, Ridwan Hisjam. Pria alumnus Universitas Merdeka Malang, pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Pria asli Malang dan sejak mahasiswa aktif di organisasi dan komunitas yang berhaluan nasionalis, oleh karenanya mendapat julukan ‘Bung’ sebagai sapaan akrabnya. Di Pilkada Kota Malang 2013 lalu, Sofyan Edi Jarwoko menjadi sebagai Calon Wakil Wali Kota Malang, berpasangan dengan Heri Pudji Utami sebagai Calon...

Drone Untuk Kemanusiaan...

UAV (Unmanned Aerial Vehicles) atau yang biasa dikenal dengan sebutan “Drone” adalah sebuah alat bantu dengan teknologi khusus yang tidak lagi membutuhkan pilot di kokpit. Karena pilot yang mengendalikannya berada di darat. Mesin-mesin terbang ini memiliki bentuk dan ukuran bermacam-macam, dan semuanya memiliki tugas dan kegunaan yang berbeda-beda. Sampa saat ini rekor penjualan UAV mencapai angka US$ 8 Milyar dalam 10 tahun terakhir. Meski demikian, perkembangan drone bukan berarti tanpa kontroversi. Selama beberapa tahun terakhir, drone telah mewarnai headline berita di seluruh penjuru dunia, saat ini hampir seluruh negara yang melakukan aktivitas perang menggunakan drone untuk semua operasi militer serta serangan udara yang mengakibatkan banyak korban warga sipil tak berdosa. Inilah yang menyebabkan masyarakat mengkaitkan drone sebagai sebuah senjata, mesin pembunuh tanpa wajah yang kejam dan tak pandang bulu dalam membunuh siapa saja dalam sebuah medan perang. Tetapi dalam kenyataannya, drone juga melakukan banyak tugas lain, dan tak satupun dari misi dan tugas ini yang berkaitan dengan menyakiti atau bahkan membunuh orang. Drone-drone “non-killer” ini digunakan pada beberapa bidang industri dan membantu banyak pekerjaan manusia dan juga bisa memberikan sebuah revolusi pada ekonomi dan gaya hidup kita yang kita impikan beberapa tahun lalu. PERTANIAN Bercocok tanam dan beternak adalah salah satu pekerjaan yang sulit, semakin sulit ketika sang petani atau pemilik ladang dan peternakan besar harus berjalan jauh untuk memeriksa ladang, tanaman dan hewan ternaknya. Drone melewati lamanya waktu yang dibutuhkan, jalanan berlumpur dengan terbang ke udara dan melihat apakah ada tanda-tanda penyakit pada hewan, memeriksa tanaman dan bahkan menyemprotkan pestisida dan pupuk. Ini tak hanya menghemat waktu dan tenaga petani namun juga membantu petani agar tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan bermotor yang mana sama dengan mengurangi emisi yang dikeluarkan ke udara, ya drone juga membantu menyelamatkan Bumi kita. Drone juga membantu petani mengawasi...

7.140 Butir Telur Bebek Tak Berdokumen Disita Polisi...

BALI – Petugas Polsek Gilimanuk, Bali, menyita sebanyak 7.140 butir telur di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Telur-telur ini kami amankan karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau sertifikat kesehatan karantina hewan daerah asal. Kapolsek Gilimanuk, Kompol I Nyoman Subawa mengatakan, telur sebanyak 7.140 butir itu dibawa oleh Imam Nawawi (40) asal Banyuwangi, Jawa Timur yang diangkut dengan sepeda motor roda tiga dengan nomor polisi P 3443 WU. “Telur-telur ini kami amankan karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau sertifikat kesehatan karantina hewan daerah asal. Telur ini dari Banyuwangi yang rencananya akan dikirim ke Singaraja, Buleleng,” kata Nyoman pada Sabtu (5/5/2018). Dia menuturkan, yang dilakukan sopir tersebut telah melanggar Undang-Undang No 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. “Bahwa setiap pengiriman hewan, ikan dan mikroorganisme pengganggu tumbuhan bahan asal hewan dan ikan, hasil bahan asal hewan dan ikan antarpulau harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari Kantor Karantina asal. Atas perlanggarannya, maka kami amankan pengendara dan barang bukti di Unit Reskrim Polsek Kawasan Laut Gilimanuk untuk diproses lebih lanjut. Rencananya kami akan limpahkan ke Kantor Karantina Hewan Wilayah kerja...

Epic! Korupsi Gotong Royong ala Pamekasan...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut kasus dugaan suap terkait penanganan kasus korupsi dana desa yang melibatkan perangkat pemerintah di Pamekasan, Jawa Timur, membuat pemerintah “angkat tangan”. Ia menyebut kasus ini sangat parah karena melibatkan Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Inspektorat dan Kepala Bagian Administrasi, hingga Kepala Desa. Para pejabat daerah ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami sudah angkat tangan lah. Memang ini kasus Pamekasan sudah parah. Parah karena melibatkan Bupati, Kejaksaan, Irjennya, dan kepala desanya,” ujar Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (10/8/2017). Padahal, kata dia, berbagai upaya penguatan aparat pengawas dana desa sudah dilakukan pemerintah. Demikian pula langkah antisipasi dan pencegahan penyelewengan dana desa. “Sebenarnya tupoksi Kemendagri dan Kementerian Desa sudah sesuai dengan alur yang ada. Semua proses sudah berjalan. KPK sudah terlibat sejak dari awal. Irjen dan BPKP juga sudah sesuai dengan arahan Presiden,” kata Tjahjo. Dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah, menurut Tjahjo, kesalahan bukan pada aturana atau sistem. Akan tetapi, pada mental oknum. “Kalau masih terjadi ya kembali ke mental-mental oknumnya. Penguatan aparatur desa juga sudah cukup masif,” kata politisi PDI-P Perjuangan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, aturan yang dibuat pemerintah sudah baik. Namun, ia mengakui, masih perlu dilakukan perbaikan. “Pengawasan sudah berlapis-lapis. Dari pusat ke daerah kabupaten/kota. Jadi sudah berlapis-lapis. Tapi kami terbuka melihat aturannya disederhanakan tapi lebih efektif. Sesuai arahan Presiden aturannya disederhanakan,” kata Eko.  ...

Gempa di Indonesia dalam fase terbangun...

Peneliti dan pakar geologi dari Brigham Young University Profesor Ron Harris mengatakan kondisi siklus gempa di Indonesia saat ini dalam fase “terbangun dari tidur”. Harris dalam diskusi terkait mitigasi bencana gempa bumi di Badan Metorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jakarta, Jumat 4 Agustus 2017, mengatakan saat ini siklus gempa di Indonesia berpotensi memunculkan banyak gempa, atau fase “bangun”, setelah sebelumnya sedikit sekali terjadi gempa atau fase “tidur”. Harris menjabarkan pola gempa yang terjadi berdasarkan catatan sejarah mulai dari fase tidur sejak 1900, kemudian fase bangun pada 1920, dan tertidur lagi pada 1940, terbangun pada 1960, tertidur kembali pada 1980, dan mulai dalam fase bangun kembali pada tahun 2000. Harris yang telah melakukan banyak penelitian tentang tsunami di Indonesia tersebut menerangkan bahwa fase “bangun” gempa bumi di Indonesia saat ini diawali dengan gempa bumi berkekuatan 9,2 skala richter yang menyebabkan tsunami di Aceh pada 2004. Berdasarkan catatan sejarah gempa bumi dan tsunami di Indonesia, Harris mengatakan tidak ada gempa bumi besar setelah 111 tahun terjadinya letusan Gunung Krakatau pada 1883. Yang kemudian terjadi gempa bumi dan tsunami pada 1994 di Banyuwangi. “Tidak ada gempa bumi besar yang terjadi selama 111 tahun setelah Krakatau. Orang Indonesia hidup dalam masa tanpa aktivitas gempa bumi dan tsunami,” kata dia. Namun saat ini, setelah dimulainya fase “terbangun” yang diawali dengan gempa Aceh pada 2004, Harris menjabarkan mulai bermunculan gempa-gempa berkekuatan besar. Gempa-gempa tersebut ialah gempa di Pulau Nias pada 2005, gempa Yogyakarta pada 2006, dan gempa yang disertai tsunami di Pangandaran Jawa Barat 2006, kemudian dilanjutkan gempa di Sumatera Barat pada 2007, siklus letusan 100 tahun Gunung Merapi di Yogyakarta pada 2010, dan gempa berkekuatan 8,6 skala richter di Aceh pada 2012. Berdasarkan pola “tidur-bangun” gempa bumi di Indonesia, Harris memprediksikan masih akan ada gempa-gempa besar pada masa gempa...